Page 114 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 114

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

                        tanah partikelir  merupakan tugas  dan tanggung jawab
                        yang cukup besar, sementara kelembagaan agraria relatif
                        baru. Bahkan Jawatan Pendaftaran Tanah baru dipindah
                        ke Kementerian Agraria pada bulan September 1957, dan
                        awal tahun 1958 sudah harus bekerja membentuk panitia
                        likuidasi tanah-tanah partikelir dan mengelola hak-hak











































                         Gambar 4. Contoh Keputusan Menteri Muda Agraria tentang Penunjukan
                                    sebagai Anggota Panitia Tanah Partikelir.
                                    Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022
                         78
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119