Page 115 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

atas tanahnya. Bisa disebut, kerja-kerja panitia likuidasi
tanah partikelir sebagai pemanasan kerja-kerja landreform
pada tahun 1960, karena beberapa kemiripan yang dila-
kukan.

E. Tanah Partikelir

Pembentukan Kelembagaan agraria pada tahun 1955
memiliki pesan khusus yang harus dijalankan, yakni
pembangunan hukum agraria nasional. Pesan tersebut
kemudian dikerjakan oleh salah satu bagian organisasi
yakni Biro Perundang undangan yang menggawangi
pembentukan hukum agraria nasional. Selain menyiap-
kan draf UUPA, biro ini juga berhasil menyelesaikan
beberapa UU terkait dengan persoalan agraria/tanah,
seperti UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan
Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perke-
bunan, UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Pera-
turan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah
Perkebunan, dan UU No. 1 Tahun 1958 tentang Pengha-
pusan Tanah-Tanah Partikelir. Setelah berhasil mener-
bitkan UU Penghapusan Tanah Partikelir kemudian
disusul menerbitkan aturan pelaksanaannya yakni PP No.
18 Tahun 1958 dan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun
1958. Sebelumnya pada tahun yang sama juga diterbitkan
peraturan terkait tanah yakni Peraturan Penguasa Perang
Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang Larangan Pema-
kaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Namun,
sekalipun tanah ada di wilayah Kementerian Agraria,
peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan

79