Page 118 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Tabel 2. Luas Tanah Partikelir di Seluruh Jawa

Daerah Belum Sudah dibeli Sudah dibeli Jumlah
dibeli (1938) (1918-1938) sampai 1948
Jawa Barat 479.478 ha. 405.771 ha. - -
Jawa Tengah 6.244 ha. 11.657 - -
Jawa Timur 3.223 ha. - - -

Jumlah 488.945 ha. 417.428 ha. 240.577 ha. 1.146.950 ha.

Sumber: Tauhid, 2009 yang mengutip Data Statistik tahun 1938.

Seperti pada penjelasan di atas, letak perbedaan tanah
partikelir dengan tanah eigendom lainnya adalah hak-hak
pada pemiliknya yang bersifat hak-hak kenegaraan,
maksudnya hak istimewa yang dimiliki seperti: mengang-
kat/memberhentikan kepala-kepala kampung/desa/
umum yang diberi kekuasaan dan kewajiban kepolisian,
hak memaksa (kerja paksa-rodi), atau dengan uang peng-
ganti rodi dari penduduk yang tinggal di wilayah tersebut,
hak mengadakan pemungutan-pemungutan, uang atau
hasil tanah dari penduduk yang memiliki “hak usaha”. Hak
model demikian disebut “landheerlijke rechten”, dalam UU
No. 1 Tahun 1958 disebut “hak-hak pertuanan” (Majalah
Agraria, No. 2 Mei 1958).

Sikap dan perilaku tuan tanah di dalam praktik me-
manfaatkan hak-hak dan tanahnya, menyebabkan ter-
hambatnya kemajuan penduduk, tidak memberi manfaat
bagi masyarakat, dan bertentangan dengan asas keadaan
sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
Mengingat akan hal-hal tersebut, sudah seharusnya demi
kepentingan umum tanah-tanah partikelir, yang kini

82