Page 121 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 121
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
kemudian memberikan amanat untuk membentuk Panitia
Kerja Likuidasi Tanah-Tanah Partikelir. Panitia kemudian
bekerja di dalam prosesnya terlebih dahulu menginven-
tarisir tanah, tanaman, bangunan, menegaskan tanah-
tanah partikelir dengan Keputusan Menteri Agraria, baik
nama pemilik, luas, dan letaknya sesuai Pasal 4 Permen
di atas. Yang cukup menarik adalah rekomendasi Menteri
Agraria kepada Menteri Dalam Negeri, setelah melakukan
inventarisasi tanah-tanah partikelir, Menteri Agraria
meminta agar Menteri Dalam Negeri menetapkan desa
di atas bekas tanah partikelir. Hal itu karena pada dasar-
nya, di atas tanah partikelir terdapat penduduk yang
selama ini dimanfaatkan oleh pemiliknya.
85
