Page 123 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 123
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
kebijakan lainnya pasca Peristiwa 30 September 1965. Studi
ini melirik perjalanan rekonstruksi kelembagaan yang
dimulai dari awal nasionalisasi kemudian lanjut pada
proyek landreform, transmigrasi, dan berubahnya kelem-
bagaan agraria dari Dirjen Agraria menjadi Badan Perta-
nahan Nasional (1988). Sebagai catatan, situasi politik
sebelum dan sesudah 1965 telah mengantarkan perubahan
kelembagaan agraria dari posisi strategis menjadi lembaga
yang tetap strategis namun dengan “baju minimalis” pasca
1965. Dalam bahasa lain, Kementerian Agraria mengalami
“kekalahan” sebelum menuntaskan agenda politik agraria,
yakni menata struktur penguasaan tanah—agraria—In-
donesia pasca lahirnya UUPA 1960.
A. UUPA dan [Janji] Pembangunan Hukum Adat di
Indonesia
Ketika pertama kali UUPA diundangkan pada 24 Sep-
tember 1960, Kementerian Agraria sebagai sebuah lem-
baga langsung mendesain berbagai aturan untuk men-
jalankan UU tersebut. Ada tiga isu besar di dalam UUPA
yang kemudian segera dikerjakan pasca diundangkannya
untuk menata persoalan agraria Indonesia: pertama land-
reform sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 9, 10, 15 dan
pasal lain yang menjadi pijakan pelaksanaan landreform;
kedua hak atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk
pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diminta dalam
Pasal 19, baik menyelesaikan pendaftaran hak atas tanah
bekas hak Barat maupun tanah masyarakat Indonesia; dan
ketiga hukum adat dalam konteks pemberlakuan hukum
87
