Page 124 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 124
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
tanah di Indonesia sebagaimana disitir dalam Pasal 5 dan
perencanaan pengaturan lebih lanjut sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 22.
Jika dicermati secara lebih detail, isu landreform
begitu kuat ketika UUPA diundangkan, karena dukungan
dari berbagai pihak terus disuarakan, terutama kelompok
kiri (sosial-komunis). Landreform adalah program
Kementerian Agraria yang dianggap paling mendesak dan
harus segera dijalankan. Tidak lama setelah UUPA terbit,
semua peraturan terkait landreform diterbitkan untuk
mendukung jalannya pelaksanaan landreform. Lewat
Keppres No. 131 tahun 1961, lembaga atau kepanitiaan
landreform telah dibentuk dari pusat sampai tingkat desa.
Begitu juga terkait hak atas tanah dalam rangka mencipta-
kan status hak dan kepastian hukum, maka diterbitkan
berbagai peraturan untuk mendukung jalannya pendaf-
taran hak, di antaranya PP No. 10 Tahun 1961 dan aturan
teknis lainnya seperti PMNA No. 8 Tahun 1961, PMNA
No. 4 Tahun 1961, dan peraturan lainnya. Sementara satu-
satunya isu yang mengalami persoalan adalah pem-
bangunan hukum adat dalam konteks infrastruktur hu-
kum yang akan digunakan sebagai pijakan pelaksanaan
dalam mengatur hukum adat tentang tanah yang berlaku
secara nasional. Terkait hak adat inilah yang kemudian
“gagal” dibangun aturan hukumnya sebagai model untuk
mengatur tanah-tanah di Indonesia, khususnya tanah
yang dikelola oleh masyarakat adat.
Pertanyaannya, mengapa peraturan pemerintah
terkait hukum adat untuk mengatur tanah masyarakat
88
