Page 129 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 129
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Kembali ke persoalan pembangunan hukum adat
dalam kerangka hukum nasional, menurut Harsono
(1976), sebelum berlakunya UUPA, Indonesia memberla-
kukan dua perangkat hukum, pertama bersumber pada
hukum adat kemudian disebut Hukum Tanah Adat,
kedua Hukum Barat yang disebut Hukum Tanah Barat
(ini yang disebut dengan dualisme dalam hukum tanah).
Pasca lahirnya UUPA, dualisme tersebut dihapuskan
dengan unifikasi hukum tanah. Peraturan terkait Hukum
Barat dihapuskan dan tidak berlaku lagi dengan beberapa
pengecualian. Hak-hak lama kemudian dikonversi men-
jadi hak baru sesuai menurut UUPA dan aturan turunan-
nya.
Lebih lanjut Harsono (1976), menjelaskan, hukum
adat adalah hukum yang tidak tertulis (unstatutory law)
yang masih tampak dan berintikan sifat-sifat nasional
yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan yang berasaskan
keseimbangan dan sebagian diliputi oleh suasana keaga-
maan. Dalam pembangunan hukum nasional, politik
mengenai hukum adat dalam hubungannya dengan pem-
binaan hukum nasional agar berlandaskan pada hukum
adat yang cocok dengan perkembangan kesadaran rakyat
Indonesia dan tidak menghambat tercapainya masyarakat
adil dan makmur. Akan tetapi, pemberlakuan hukum adat
dalam konteks tanah sebagaimana dijelaskan dalam UUPA
bukan sesuatu yang mutlak. Harsono menegaskan, pem-
buat UU bersikap mutlak jika dalam melakukan pemba-
haruan hukum semata-mata menggunakan semua bahan
dari satu dasar, misalnya hukum adat. Faktanya, pembuat
93
