Page 125 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 125
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
adat sebagaimana diperintahkan oleh UUPA Pasal 22 tidak
berhasil dirumuskan? Atau sengaja tidak merumuskan
peraturan terkait karena berbagai alasan, misalnya upaya
untuk tidak mengatur sistem adat yang berlaku agar tidak
ikut mengintervensi masyarakat hukum adat, atau kesu-
litan karena sistem adat yang berlaku di berbagai daerah
masing-masing memiliki keunikannya sendiri-sendiri,
sehingga sulit untuk diatur dalam satu peraturan yang
berlaku secara nasional. Persoalan ini menimbulkan
pertanyaan besar karena hingga kini pemerintah tidak
berhasil merumuskan Pasal 22 UUPA dalam bentuk aturan
teknis. Artinya, isu hukum adat sebagai bagian dari hu-
kum pertanahan secara teknis tidak pernah menghasilkan
produk hukum turunan sebagai pelaksana di daerah yang
berlaku secara nasional.
Sadjarwo (1960) dalam pidatonya di depan DPRGR
12 September 1964 menegaskan, “hukum adat dijadikan
dasar utama karena hanya dasar itulah yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Namun kita sadari bersama
bahwa hukum adat mengenai tanah yang kita kenal seka-
rang sebenarnya adalah hasil dari perkembangan yang
sedikit banyak dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga
dalam kenyataannya ada beberapa segi hukum adat yang
diam-diam menguntungkan golongan kecil tertentu saja
dalam masyarakat adat itu dan menghidupkan perten-
tangan diantara kita, tidak sesuai dengan asas tujuan
perjuangan bangsa Indonesia. Karena itulah, hukum adat
yang dijadikan dasar UUPA bukan sebagai yang tampak
beku dan usang akibat politik kolonial, tetapi hukum adat
89
