Page 122 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 122
BAB III
PENATAAN DAN PERKEMBANGAN
KELEMBAGAAN AGRARIA PASCA LAHIRNYA
UUPA, 1960-1988
ab ini membicarakan produk-produk kebijakan
pasca lahirnya UUPA 24 September 1960. Setelah
BUUPA lahir, langkah pertama yang dianggap kru-
sial untuk dikerjakan sebagai produk kebijakan agraria
di Kementerian Agraria adalah landreform dan hak atas
tanah (konversi hak-hak Barat), kemudian dilanjutkan
dengan pendaftaran tanah, kebijakan transmigrasi, land
use planning, dan pembangunan hukum adat. Kurang
dari satu tahun setelah UUPA disahkan, landreform resmi
menjadi sebuah kebijakan nasional yang langsung di drive
oleh Presiden Sukarno dan dipimpin langsung di lapangan
oleh Menteri Urusan Agraria Sadjarwo. Kajian berikutnya
akan melihat bagaimana proses jalannya landreform,
konversi hak atas tanah, nasionalisasi , dan kebijakan-
1
1 Nasionalisasi adalah pengambilalihan secara menyeluruh
terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan tujuan untuk
mengakhiri penanaman modal asing di dalam ekonomi atau sektor-
sektor ekonomi dalam negeri.
86
