Page 130 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 130
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
UUPA bersikap pragmatis, artinya di dalam membangun
aturan hukum berpedoman pada hal-hal yang menurut
tafsirnya dianggap baik dalam menghadapi tuntutan
masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam
konteks ini bisa dimaknai sebagai “fleksibel” di dalam
membangun aturan hukum asalkan asas kebutuhan dan
keadilan terpenuhi.
Persoalan terkait hukum adat ini juga tidak mudah
untuk disamakan dalam satu hukum nasional yang
berlaku untuk seluruh Indonesia. Kebutuhan peraturan
nasional yang memandang perlu mengakui lembaga
hukum tertentu dari hukum adat, ditengarai akan
mengandung intervensi atau pengarahan di dalam
pelaksanaannya, karena harus disesuaikan dengan kepen-
tingan nasional, tidak boleh bertentangan sebagaimana
disebutkan dalam UUPA Pasal 3. Dalam pandangan
beberapa pakar, hak ulayat (beschikkingsrecht) bagi
masyarakat hukum adat (tradisional) dan hak-hak yang
bersumber dari mereka dalam pelaksanaannya dianggap
kurang memperhatikan kepentingan nasional. Ibrar
(1971) dan Harsono (1976) menjelaskan, dalam konteks
tertentu hukum adat bisa menjadi penghambat pem-
bangunan nasional, karena menganggap sistem adat
kadang dianggap bertentangan dengan kebutuhan pihak
luar. Jika hal ini diatur secara nasional justru akan menim-
bulkan persoalan. Satu sisi bisa menghilangkan keunikan
mereka, sisi lain bisa menimbulkan persoalan karena
bertentangan dengan kepentingan nasional. Tentu saja
pendapat kedua pakar di atas tidaklah tunggal, beberapa
94
