Page 135 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

tuskan gagasan tentang kebutuhan hukum agraria nasio-
nal pada tahun 1948, Presiden Sukarno telah lima kali
membentuk kepanitiaan agraria dalam kerangka menyu-
sun hukum agraria nasional. Kepanitiaan pertama diben-
tuk pada tahun 1948, kemudian dilanjutkan pada tahun
1951, tahun 1955, tahun 1958, dan terakhir Panitia Sadjarwo
tahun 1960. Pada kepanitiaan terakhir inilah draft final
yang telah mendapat masukan dari berbagai kalangan ter-
masuk Seksi Agraria (Fakultas Hukum) Universitas Gadjah
Mada, akhirnya ditetapkan sebagai UU pada Tanggal 24
September 1960 (Harsono, 1970; Salim et al., 2014; Soetik-
njo, 1983). Dalam catatan sejarah, kemudian dikenal Tang-
gal 24 September 1960 ditetapkan sebagai Hari Tani seba-
gaimana Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963 tentang
Hari Tani (Harsono, 1970). Tanggal itu juga disebut sebagai
hari UUPA, hari kebangkitan penataan struktur agraria
nasional, dan hari menandai lahirnya sebuah aturan hu-
kum agraria nasional yang sangat penting bagi perjuangan
kaum tani untuk mendapatkan akses terhadap tanah di
Indonesia. Oleh karena itu, jika beberapa tahun terakhir
24 September diperingati sebagai hari agraria dan tata
ruang (Hantaru), tidak jelas maksud dan tujuannya, kare-
na tidak ada akar sejarahnya, apa yang dimaksud dengan
hari agraria dan tata ruang, apa yang diperingati dan
merujuk pada subjek apa peringatan tersebut. Mestinya,
Hantaru tidak diperingati pada tanggal 24 September,
karena tanggal tersebut memiliki maksud dan tujuan yang
jelas serta akar historis yang valid.

Dalam kajian yang sama pada naskah sebelumnya,

99