Page 139 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 139
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
dalam naskah. Pembuat UU meyakini, hanya dengan
landreform UUPA bisa dimaknai sebagai sebuah UU yang
berpihak, dan landreform dibaca sebagai merawat
semangat menata agraria pasca Indonesia merdeka. Dalam
konteks itu tindakan atau langkah awal yang dikerjakan
oleh Kementerian Agraria adalah membuat Peraturan
Pengganti Undang-Undang tentang penetapan luas tanah,
Prp. No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian, kemudian didetailkan dengan Keputusan
Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960. Keputusan Menteri
Agraria telah menetapkan secara tegas luas maksimum
tanah pertanian dan tanah kering yang bisa dimiliki pada
tiap-tiap daerah. Dua aturan ini mengatur tentang luasan
kepemilikan lahan untuk tanah pertanian sebagaimana
diminta oleh UUPA Pasal 17. Dalam Prp. 56/1960 ditentu-
kan luas maksimum lahan untuk pertanian masyarakat
yang tinggal di daerah padat adalah 5 hektar dan daerah
tidak padat 15 hektar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1
Prp. No. 56 Tahun 1960 (untuk daerah tidak padat maksi-
mum 15 hektar, kurang padat 10 hektar, cukup padat 7.5
hektar, sangat padat 5 hektar).
Tabel 3. Luas Tanah Pertanian dan Tanah Kering, 1960
Di daerah-daerah yang Sawah (hektar) Tanah Kering (hektar)
1. Tidak padat 15 20
2. Padat:
a. Kurang Padat 10 12
b. Cukup Padat 7.5 9
c. Sangat Padat 5 6
Sumber: Prp. No. 56 Tahun 1960, lebih lengkapnya lihat Keputusan Menteri
Agraria No. SK. 978/ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah
Pertanian.
103
