Page 141 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 141
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
ber 1964 kepada Menko Kompartemen Hukum dan Dalam
Negeri, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dalam
pertimbangannya, ‘bahwa perkara-perkara yang timbul di
dalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform perlu
mendapat penyelesaian yang cepat, agar tidak meng-
hambat pelaksanaan landreform; dan berhubung sifat-
sifat yang khusus dari perkara-perkara yang timbul karena
pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan penga-
dilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan, dan acara
yang khusus pula” sebagaimana dijelaskan dalam UU No.
21 Tahun 1964.
Jika melihat Keppres No. 131/1961 tentang organisasi
landreform, penataan struktur agraria telah disepakati
sebagai tugas dari pemerintah pusat (negara), artinya
presiden langsung mengambil posisi sebagai pimpinan
untuk mengerjakan penataan struktur kepemilikan tanah,
bukan semata hanya diserahkan kepada Kementerian
Agraria. Hal itu dilakukan karena panitia landreform be-
kerja dari pusat sampai tingkat desa, sebagaimana struktur
organisasi yang diminta (Keppres No. 131/1961, Pasal 1-3).
Melihat struktur organisasi yang dibangun dari pusat
sampai tingkat desa menjadikan Indonesia sebuah negara
yang tampaknya berupaya secara serius menata persoalan
tanah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan,
khususnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pengu-
asaan lahan. Pada sisi ini tampaknya definisi landreform
yang dipegang oleh negara cukup revolusioner, dan itu
“dikhawatirkan” akan menimbulkan dampak yang menyu-
litkan pula. “Landreform is a revolution which reform the
105
