Page 145 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 145
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
namun milik negara, dan digunakan secara kolektif. Landreform
di Indonesia sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Omong kosong
bila ada yang mengatakan Landreform Indonesia menjiplak Rusia,
Belanda, dan Amerika (Sadjarwo, 1964).
Lewat pidato Sadjarwo di atas itulah semua menjadi
jelas bahwa jalan yang dipilih oleh Indonesia dalam men-
jalankan landreform telah disadari secara penuh, banyak
resiko dan rentan terhadap provokasi-provokasi. Menteri
Agraria Sadjarwo dengan tegas mengatakan dalam berba-
gai pidatonya, “di Indonesia, landreform dijalankan secara
revolusioner”. Sialnya, pilihan kebijakan revolusioner itu
tidak disiapkan wadah antisipasinya jika dikemudian hari
muncul persoalan, termasuk antisipasi keterlibatan akar
rumput dalam mengawal, menekan, bahkan memaksa
panitia landreform untuk segera melaksanakan perintah
UUPA. Dalam berbagai orasi terbuka Aidit selalu
mengingatkan bahwa janji negara akan menyelesaikan
landreform di Jawa-Madura dan Lombok dalam 3 tahun
harus terus dikawal, dan jika melihat kondisinya menga-
lami perlambatan, artinya ada persoalan, ada para peng-
hambat jalannya revolusi. Jangan salahkan masyarakat
karena landreform tanggung jawab negara dan janji
negara, masyarakat petani tidak salah ketika melakukan
protes dan perlawanan di desa (Aidit, 1965). Dan Tak bisa
dipungkiri kondisi tersebut menimbulkan banyak ge-
sekan, satu sisi menguntungkan PKI sebagai partai yang
revolusioner, sisi lain pemerintah tanpa antisipasi lebih
jauh akan dampaknya. Pergeseran isu di bawah sangat
cepat dan perlawanan pihak-pihak lain seperti tuan tanah
yang memainkan isu tersebut dengan menunggangi
109
