Page 142 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 142
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
social system, a whole series of political, economic, and
cultural revolution, destroying the old and establishing the
new, with division of the land as the central element…”—
Landreform adalah revolusi yang merombak sistem sosial,
serangkaian revolusi politik, ekonomi, dan budaya, meng-
hancurkan yang lama dan membangun yang baru, dengan
pembagian tanah sebagai elemen utama ... (Parlindungan,
1989).
Tidak lama setelah Keppres di atas dikeluarkan, Men-
teri Agraria pada tanggal 4 Agustus 1961 mengirimkan
surat kepada daerah untuk memberi petunjuk bagaimana
cara membentuk kepanitiaan landreform sekaligus men-
jelaskan ulang apa saja yang harus dikerjakan. Sejak 1
September 1961, beberapa daerah sudah membentuk pani-
tia landreform, dari tingkat II sampai desa. Kementerian
juga membentuk daerah percontohan penyelenggaraan
landreform fase I di beberapa wilayah: Jawa, Madura, Bali,
dan Lombok dengan target redistribusi sekitar 1 juta hek-
tar. Pertimbangan memilih wilayah tersebut dalam fase
pertama karena masyarakatnya dianggap lebih siap untuk
menjalankan landreform, selain itu juga karena kepadatan
penduduk, kebutuhan petani, ketimpangan penguasaan
tanah, dan potensi sengketa tanah akibat kebutuhan peta-
ni atas tanah pertanian yang mendesak. Dengan daerah
percontohan tersebut harapannya dalam tempo 2-3 tahun
sudah dapat diselesaikan (Sanjoto, 1966). Beberapa daerah
yang ditunjuk kemudian segera menjalankan sesuai
permintaan kementerian agraria (Madjalah Agraria, Ja-
nuari 1962).
106
