Page 144 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

organisasi massa lainnya.
Dalam sebuah penjelasan terhadap kader-kader revo-
lusi, Menteri Kompartemen Pertanian dan Agraria Sadjar-
wo mengatakan:

“Landreform diartikan sebagai perombakan pertanahan baik
struktur, hukum, maupun Landuse. Landreform lahir dari
Revolusi Perancis, lalu dijalankan dengan lunak, moderat,
revolusioner. Cara lunak mengatur hubungan tuan tanah dengan
penggarap, dan tak merombak semuanya. Cara moderat, yakni
tidak segera melaksanakan tapi menunggu jika pemilik sudah
meninggal baru dibagi. Di Indonesia, Landreform dijalankan
secara revolusioner. Kita menghendaki bentuk lain dari struktur
pertanahan di Indonesia. Landreform hampir bergerak di seluruh
dunia, dan sejak tahun 1950 ditampung United Nation.
Menyelidiki dan melaksanakan Landreform merupakan usaha
mutlak guna memperbaiki ekonomi di negara underdeveloped.
Program ini juga dijalankan di negara sosialis dan kapitalis dengan
caranya sendiri-sendiri. Seperti di Jepang oleh Max Arthur,
Landreform tidak hanya mengadakan redistribusi tanah namun
mematahkan belenggu feodal. Di Indonesia, Landreform
menyangkut 3 hal pokok: bidang perombakan hukum landasan,
struktur pertanahan, dan Landuse atau penggunaan tanah.
Implementasi Landreform banyak menemui hambatan karena
Indonesia tidak punya pengalaman Landreform. Misalnya,
penghapusan hak eigendom karena soko guru politik Belanda
bersifat mutlak. Dihapus pula sistem soko guru kapitalisme,
imperialisme, dan diganti dengan hak milik, hak milik yang
ditambahkan, hak milik turun temurun. Hak milik berfungsi
memberi keuntungan kepada pemegang hak yang dapat turun
temurun, juga tak boleh bertentangan dengan kepentingan
masyarakat, tidak boleh merugikan masyarakat. Negara butuh
tanah untuk pernanaman dan pembangunan, maka tanah tidak
boleh ditelantarkan. Seperti Rusia tidak mengenal hak milik,

108