Page 149 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

tanah, kebetulan beberapa atau sebagian pihak dari
mereka menolak dijalankannya landreform. Menghadapi
situasi tersebut, PKI dan BTI di tataran bawah melakukan
perlawanan dengan cara-cara penekanan, agitasi, dan
penyerobotan lahan (Aidit, 1964; Mortimer, 1969).
Pada tahun 1964 yang seharusnya landreform di Jawa
sudah selesai sebagaimana janji pemerintah, namun fakta-
nya masih jauh dari selesai. Atas situasi itu membuat Aidit
(1964) cemas. Dengan latar itulah, Aidit dkk. melakukan
turun lapang untuk meneliti beberapa sampel desa, khu-
susnya beberapa daerah yang mengalami kendala dalam
melaksanakan landreform. Aidit bersama timnya melaku-
kan penelitian di desa-desa Jawa Barat, seperti Desa
Rancah dan Padaherang (Ciamis), Tjisompet dan Wana-
radja (Garut), Karangnunggal (Tasikmalaya), Djatitudjuh
(Majalengka), Tjipeundeuj dan Tjiwidej (Bandung), Tji-

malaka (Sumedang), BoBojong Pitjung (Cianjur), Saga-
ranten dan Nagrak (Sukabumi), Haurgeulis dan Kan-
danghaur (INdramayu), Lemahabang (Cirebon), Segala-
herang (Subang), Rengasdengklok (Krawang), Cimang-
gis, Ciomas, dan Cijeruk (Bogor), dan Labuhan (Pan-
deglang).
Penelitian ke desa-desa yang dilakukan Aidit ini lang-
sung dilakukan bersama para kader-kader petani komu-
nis, khususnya yang tergabung dalam BTI. Hasil dari
penelitian ini yang kemudian kita mengenal dengan ung-
kapan “Setan-setan Desa” (populer dengan 7 Setan Desa).
Julukan untuk kelompok yang menghambat petani untuk
berkembang dan mendapatkan tanah, termasuk sulitnya

113