Page 140 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Selanjutnya, untuk menjalankan proyek landreform,
Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres No. 131 tahun
1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform ke-
mudian disempurnakan dengan Keppres No. 263 Tahun
1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform, kemu-
dian disusul Keputusan Menteri Agraria No. 311/MP/1961
dan No. 328/MP/1961 tentang Pembentukan Panitia-pani-
tia Landreform Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Panitia
Landreform Tingkat Kecamatan, dan Panitia Landreform
Tingkat Desa. Kemudian pada tahun 1964, perangkat
hukum landreform semakin lengkap dengan dikeluar-
kannya UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Land-
reform Tanggal 31 Oktober 1964, dan tentu saja kepu-
tusan-keputusan menteri lainnya untuk melengkapi
operasional jalannya landreform. Keluarnya kebijakan ini
(UU No. 21/1964) atas desakan dan permintaan banyak
pihak karena saat landreform dijalankan di daerah-
daerah, ada banyak kasus sengketa, manipulasi, dan peng-
gelapan yang dilakukan oleh oknum-oknum tuan tanah,
birokrat, dan penguasa. Lewat Pengadilan landreform-
lah berbagai persoalan tersebut berharap dapat diselesai-
kan. Sebagaimana Surat Pimpinan Daerah Sepda (Serikat
2
Buruh Pemerintah Daerah) DKI Jakarta Raya No.29/A/
PD/XX/1964 tentang Pengadilan Landreform 3 Novem-

2 Surat Pimpinan Daerah Sepda DKI Jaka rta Raya (Serikat Buruh
Pemerintah Daerah) No.29/A/PD/XX/1964 tentang Pengadilan
Landreform. Jakarta, 3 November 1964 kepada Menko Kompartimen
Hukum dan Dalam Negeri, Wirjono Prodjodikoro S.H. Sumber: ANRI.

104