Page 136 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

periode 1948-1960 (Salim et al., 2014), penulis telah mem-
bahas beberapa langkah pasca UUPA disahkan, termasuk
menata kelembagaan agraria hingga menjalankan misi
UUPA. Secara ringkas kajian tentang perjalanan UUPA
pasca ditetapkan tahun 1960 kemudian negara mem-
bangun perangkat hukum kelembagaan dalam rangka
menjalankan landreform. Salah satu poin penting yang
dijalankan oleh Kementerian Agraria adalah melaksana-
kan misi UUPA sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan
Pasal 10, yakni mempraktikkan landreform di Indonesia
untuk mengatasi kesulitan sandang pangan dan ekonomi
keuangan (Surachman, 1964). Dalam pidato Sukarno
menjelang UUPA ditetapkan, ia dengan tegas dan se-
mangat menyinggung tentang rencana ditetapkannya
UUPA sekaligus membakar semangat warga. Baginya,
UUPA adalah landreform, UUPA adalah semangat mem-
bangun bangsa secara mandiri dan memperkuat petani
Indonesia.

“.... Landreform di satu fihak berarti penghapusan segala hak-
hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri
penghisapan feodal secara berangsur-angsur, di lain fihak
Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan
tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani. Dan
Rancangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak
boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal
asing terhadap Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan
“hak eigendom”, “wet-wet agraris” bikinan Belanda, “Domeinver-
klaring”, dan lain sebagainya.
Kalau nanti Rancangan Undang-undang ini telah menjadi
Undang-undang, maka telah maju selangkah lagilah kita di atas

100