Page 82 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 82
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
kantor kadaster diubah menjadi Kantor Pendaftaran Tanah.
Istilah ini justru kemudian dipertahankan oleh Kementerian
Agraria dan dijadikan nama resmi pada tahun 1957 saat mem-
bentuk kantor-kantor Inspeksi Agraria di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, dengan menggunakan istilah-istilah
tinggalan Jepang (Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5,
1974). 3
3. Di Bawah Departemen Kehakiman:
Pendaftaran Tanah sebelum Lahirnya UUPA
Pasca Indonesia merdeka 1945, persoalan agraria
diurus oleh Departemen Dalam Negeri (Kementerian
Dalam Negeri) sampai dengan hadirnya Kementerian
Agraria secara definitif tahun 1955. Memang, sebelumnya
sudah terdapat Kementerian Agraria yang dibentuk pada
tahun 1951-1952 dengan Menteri Gondokusumo sebagai
menteri Urusan Agraria, akan tetapi kelembagaan tersebut
belum berjalan efektif, bahkan sempat terjadi dua kali
pergantian menteri Moh. Hanafiah pada tahun 1954-1955
dan I Gusti Gede Rake tahun 1955. Persoalannya, kemen-
terian yang dibentuk oleh Sukarno belum memiliki porto-
folio secara mandiri dan masih menginduk ke Kemente-
rian Dalam Negeri. Baru pada tahun 1955, Sukarno menge-
luarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1955 yang
3 Gambaran singkat periode pendaftaran tanah masa kolonial
sebelum Indonesia merdeka merujuk pada beberapa edisi Majalah
Penyuluh Landreform dan Penyuluh Landreform dan Agraria, edisi
tahun 1958-1974.
46
