Page 80 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 80
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Gubernur Jenderal. Dengan ketentuan tersebut jelas
bahwa apa yang dilaksanakan/kadaster yang diselengga-
rakan merupakan kadaster hak (eigendom kadaster).
Pada perkembangannya kemudian tugas ahli ukur
pemerintah diserahkan kepada lembaga yang namanya
Kadastrale Dienst. Kadaster Dienst ini yang kemudian
melakukan pengukuran di daerah yang menyasar tanah
orang-orang Eropa, Cina, dan Arab. Periode kelembagaan
di bawah Kadastrale Dienst cukup detail dan lengkap,
bahkan dalam majalah Penyuluh Landreform dan Agraria
disebutkan, sistem yang dibangun Kadastrale Dienst
dengan instruksi kadasternya yang cukup detail kemudian
oleh pejabat Kementerian Agraria diakui diikuti oleh
penyelenggaraan pengukuran di Indonesia dan masuk
dalam PP No. 10 Tahun 1961.
Dengan terbitnya Staatsblad 1879 No. 164 penyeleng-
garaan kadaster kolonial kemudian diserahkan pada
Kadastrale Dients. Pemindahan tugas ini untuk suatu
daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Jenderal.
Dilengkapi dengan Staatsblad 1916 No. 705 tugas Kadas-
trale Dienst dipertegas lagi dengan ketentuan sebagai
berikut:
1 Mendirikan dan memelihara secara kontinu kadaster
hak (eigendoms kadaster) di Indonesia;
2 Pengukuran bidang-bidang tanah serta pemetaannya
dan mengeluarkan surat-surat ukur yang diperlukan
permohonan pemecahan dan penggabungan tanah
yang telah ada hak atas tanahnya;
3 Pemberian Iandmeters kennis yang diperlukan dalam
44
