Page 76 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dipunyai oleh setiap wajib pajak maupun penggunaannya,
karena harga atau nilai tanah ditentukan oleh luas tanah
dan penggunaannya. Yang menjadi objek kadaster fiscal
adalah bidang-bidang tanah menurut penggunaannya,
selanjutnya disebut bidang tanah pajak, dalam istilah
Belanda dikenal dengan belesting percell. Batas tanah
pada kadaster fiscal pada umumnya merupakan batas
penggunaan dan bukan batas-batas hak kepemilikan.
Pada umumnya, batas penggunaan merupakan batas-
batas yang dapat dilihat dengan nyata. Pengukuran dan
pemetaannya pada kadaster fiscal tidak memerlukan
ketelitian yang tinggi. Hal itu disebabkan karena nilai
harga tanah hanya didasarkan atas taksiran saja.
Sementara Recht Kadaster atau kadaster hak adalah
kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin

kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, yang
paling menonjol dalam kadaster hak adalah siapa yang
menjadi pemegang hak, berapa luasan tanahnya, di mana
letaknya, serta di mana batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan. Subjek-subjek yang menguasai tanah
dalam konteks kadaster hak belum tentu orang tersebut
berhak atas tanah dimaksud. Untuk itu, dalam rangka
memastikan haknya, pemerintah harus menjamin kepas-
tian hukum mengenai subjek dan objeknya dengan
mendetailkan letak, batas dan luasnya (Penyuluh Landre-
form dan Agraria, No. 3-4, 1974).
Menurut catatan sejarah mengenai kadaster di Indo-
nesia, sudah sejak mulai datangnya VOC telah dilakukan
dasar pertama untuk melaksanakan kadaster Indonesia,

40