Page 74 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tambahan bagi masyarakat Indonesia karena sementara
terbebas dari kerja paksa untuk kepentingan Belanda
(Fakhriansyah & Patoni, 2019; Susilo & Isbandiyah, 2018).
Singkatnya, Agrarische Wet sebuah peraturan yang
menandai politik liberal di Hindia Belanda sekaligus
pernyataan terkait hak atas tanah semakin menguat. Hal
itu terjadi karena Pemerintah Kolonial semakin terbuka
dan membuka ruang untuk pihak lain masuk ke Hindia
Belanda, maka diikuti dengan ketertiban yang semakin
ketat dalam hal pengelolaan tanah. Dalam Pasal 1 dan
Pasal 20 Agrarische Besluit dinyatakan dengan tegas apa
yang kita kenal dengan domein verklaring, sebuah pernya-
taan kepemilikan, “semua tanah yang pihak lain tidak
dapat membuktikan sebagai hak eigendom-nya, maka
tanah tersebut domein (milik) negara (Pemerintah Kolo-

nial). Walaupun pernyataan ini hanya berlaku di Jawa dan
Madura, yang kemudian wilayah lain juga menyusul
seperti Manado, Kalimantan, dan Sumatera. Faktanya,
pada periode tersebut, Jawa dan Madura merupakan sebu-
ah wilayah yang sangat produktif dan subur, sehingga
kontrol negara terhadap tanah sangat ketat, karena terkait
dengan distribusi dan pembukaan lahan-lahan baru bagi
pihak swasta (Masyrullahushomad, 2019). Oleh karena
itu, pernyataan domein verklaring tersebut (Arizona, 2014)
untuk menegaskan bahwa tidak ada keraguan bagi Peme-
rintah Kolonial bahwa satu-satunya penguasa yang
berwenang mengatur atau mengelola dan memberikan
tanah kepada pihak lain di Hindia Belanda adalah Peme-
rintah Kolonial Belanda.

38