Page 69 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 69
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
tanah (grondbook stelsel). Terkait kadaster di Yogya-
karta, kemudian pemerintah Yogyakarta mengeluar-
kan Perda Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 yang
isinya, tujuan diadakan kadaster tersebut dengan mak-
sud untuk menjamin kepastian hukum sekaligus
sebagai kadaster fiskal (pajak);
4. Terakhir praktik kadaster dilakukan di Surakarta berda-
sarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Sunan Sura-
karta sebagaimana telah diumumkan dalam Rijksblad
Kasunanan No. 14 Tahun 1938 (Penyuluh Landreform
dan Agraria No. 14-15, 1974).
Pendaftaran tanah-tanah Subak di Bali yang diseleng-
garakan oleh pengurus Subak berdasarkan hukum adat
Subak; pendaftaran tanah yang diselenggarakan di kepu-
lauan Lingga berdasarkan peraturan yang dikeluarkan
oleh Sultan Soleiman; pendaftaran tanah mengenai tanah-
tanah hak grant di Medan berdasarkan peraturan Gemeen-
te (Kotapraja) Medan; pendaftaran tanah di Yogyakarta
berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Sultan Yogya-
karta (diumumkan dalam Rijksblad Kasultanan tahun 1926
No. 13); dan pendaftaran tanah di Surakarta berdasarkan
peraturan yang dikeluarkan Sunan Surakarta (diumum-
kan dalam Rijksblad Kasunanan tahun 1938 No. 14).
Belanda mengenal sistem kadaster dan transaksi
tanah jauh sebelum lahirnya Agrarische Wet. Dan setelah
berlaku Agrarische Wet justru peralihan tanah dari Peme-
rintah Kolonial Belanda kepada swasta baik orang Eropa,
Cina, dan Arab semakin tinggi. Sebelum Agrarische Wet
keluar pada tahun 1870, pemerintah Kolonial Belanda di
33
