Page 64 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 64
BAB II
KELEMBAGAAN AGRARIA MASA KOLONIAL
DAN SEBELUM LAHIRNYA UUPA:
PENATAAN DAN PERKEMBANGANNYA
ab ini akan membicarakan kebijakan penataan ke
lembagaan agraria sebelum UUPA lahir, khusus-
Bnya periode kolonial dan periode awal Indonesia
merdeka. Fokusnya akan melihat bagaimana persoalan
agraria pada masa kolonial dijalankan, sistem kadaster
dan pendaftaran tanah, serta hak atas tanah yang berlaku
pada masa kolonial. Penulis menganggap hal tersebut pen-
ting untuk dijelaskan karena sistem hukum nasional pasca
lahirnya UUPA tidak terlepas dari sistem yang dibangun
pada masa kolonial, terutama hal-hal yang dianggap baik
dalam sistem hukum Eropa yang masih bisa diterapkan
di Indonesia, terutama dalam hal kadaster. Studi berlanjut
pada pembahasan persoalan agraria pasca Indonesia mer-
deka namun sebelum Indonesia memiliki produk hukum
agraria sendiri, termasuk bagaimana hak atas tanah pada
periode itu serta pendaftaran tanahnya. Hal yang menarik
juga dilihat bagaimana kebijakan Indonesia sebelum
UUPA lahir dalam konteks hak-hak Barat yang diting-
galkan di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut,
28
