Page 60 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Tabel 1. Pemetaan skema kebutuhan data pada empat
periode sejarah kelembagaan agraria

1 2 3 4
Periode sebelum Periode 1966-1988 Periode 1988-2014 Periode 2014-2022
merdeka-1966 (Dirjen Agraria di (Badan Pertanahan (Kementerian
(Kementerian bawah Nasional/Kemente- Agraria)
Agraria) Kemendagri) rian Negara)
Data yang dibutuhkan
1. Sejarah Agraria 1. Peristiwa 1965 1. Pengetahuan 1. Isu dan
sebelum dan akibatnya terkait perubahan perubahan
Indonesia bagi kelembagaan kelembagaan kelembagaan
merdeka agraria agraria agraria
2. Pengetahuan 2. Pengetahuan 2. Data terkait fokus 2. Agenda
terkait UUPA terkait kebijakan agraria penerapan
3. Produk Hukum kelembagaan 3. Orientasi teknologi dalam
yang dilahirkan Agraria awal pembangunan pengelolaan
pasca UUPA Orde Baru agraria Orde pertanahan
4. Data terkait 3. Kebijakan yang Baru 3. Kebijakan dan
Landreform dilakukan Orde 4. Dinamika arah
5. Data terkait Baru perubahan pembangunan
Pendaftaran 4. Data terkait kelembagaan agraria
Tanah periode “nasib” 5. Konflik Agraria 4. Isu RA, PS, dan
awal landreform pasca 1998 produk kebijakan
6. Contoh bukti hak 5. Orientasi dan 6. Perkembangan 5. PTSL dan cita-
atas tanah dan kecenderungan teknologi cita Indonesia
hak-hak lainnya Kebijakan Agraria periode awal lengkap
7. Erfpacht dan Orde Baru (LOC, KKP 6. One map policy
konsesi hak Barat 6. Pengetahuan Desktop, KKP 7. e-office dan alih
8. Nasionalisasi dan terkait kebijakan Web, dll. teknologi untuk
persoalan agraria landreform dan administrasi
akibat KMB 1948. Transmigrasi pertanahan, dll.
7. Pengelolaan 8. Digitalisasi data
HGU, HGB, Hak pertanahan
Pakai, HPL, dll. 9. Transformasi
8. Kelanjutan nasib Digital dan
hak Barat dan agenda Sertipikat
benda-benda Elektronik.
peninggalan
Belanda.

Pemetaan empat periode sejarah kelembagaan agraria
sebagaimana dalam tabel di atas penulis tempatkan
sebagai acuan untuk menelusuri data kelembagaan secara
detail dengan metode studi dokumen. Namun tentu saja
tidak mudah untuk mendapatkan semua data tersebut,
selain datanya tidak tersimpan semua secara rapi, juga
banyak data yang tidak berhasil ditemukan karena berpin-

24