Page 59 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 59
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
dijalankan serta eksistensi kelembagaan agraria. Kedua
majalah ini juga merekam berbagai problem dan tan-
tangan yang dihadapi oleh Kementerian Agraria pada
tahun 1960 hingga peristiwa 1965, karena arus perubahan
kebijakan yang sangat ekstrim dan kompleks.
Temuan-temuan dokumen berharga tersebut tersim-
pan di berbagai tempat, di antaranya Arsip Kementerian
ATR/BPN (Kantor Sisingamaraja, Sabang, dan Prokla-
masi), Arsip Nasional RI, Perpustakaan Universitas
Trisakti, dan lembaga lain yang menyimpan data terkait.
Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga
menyimpan beberapa dokumen dan foto keberadaan
Kementerian Agraria pada periode 1950-1970-an. Dari tem-
pat-tempat tersebut, penelusuran data telah penulis
lakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan datanya. Ke-
mudahan akses yang diberikan kepada penulis pada arsip
Kementerian ATR/BPN sangat membantu, sehingga
banyak data yang mendukung tulisan ini didapatkan dari
tempat tersebut.
Untuk memudahkan dan memahami teks—konteks
kelembagaan agraria, penulis mencoba memetakan kebu-
tuhan data yang ditelusuri agar mudah mengontrol kebe-
radaan data. Dengan pemetaan kebutuhan akan data lebih
mudah dalam menelusurinya, karena terlihat dengan jelas
data apa yang belum ditemukan dan data apa yang sudah
ditemukan. Tabel berikut merupakan data-data yang bisa
penulis petakan dalam kerangka menjelaskan kelem-
bagaan agraria Indonesia.
23
