Page 62 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 62
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul sebagai
akibat dari teks dan konteks yang tidak ideal. Pasca analisis
dan penjelasan tersebut, penulis mencoba melihat peru-
bahan-perubahan kelembagaan dan kebijakan secara lebih
rinci, dengan menggambarkan terlebih dahulu secara
prosesual dan kronologis.
F. Struktur Isi Buku
Buku ini terdiri atas 7 bab, dimulai dengan bab I berisi
argumen dan penjelasan mengapa penelitian kelembaga-
an dilakukan, dan mengapa menjelaskan kelembagaan
agraria itu penting untuk generasi agraria ke depan. Bab
II masuk pada isu bagaimana pemerintah kolonial menge-
lola kelembagaan agraria, termasuk penjelasan singkat
mengenai pengaturan hak-hak kolonial atas tanah, baik
hak Barat maupun hak adat bagi masyarakat Indonesia
(Hindia Belanda). Pada Bab III penulis mulai membahas
secara detail bagaimana pengelolaan kelembagaan Agraria
Indonesia pasca lahirnya UUPA. Fokus kajian melihat
perjalanan kelembagaan dan produk kebijakan Agraria
pada periode tersebut, termasuk penjelasan berbagai upa-
ya Kementerian Agraria mendesain dan melaksanakan
program-program strategisnya, terutama landreform,
transmigrasi, tata guna tanah, dan pendaftaran tanah.
Selanjutnya masuk pada Bab IV, telah terjadi perubahan
kelembagaan agraria, sehingga penulis mencoba melihat
isu-isu strategis dan fokus kelembagaan yang mengalami
perubahan, dari isu penataan struktur penguasaan tanah
kemudian fokus pada administrasi pertanahan untuk
26
