Page 57 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 57
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
mendalami lembaga agraria/pertanahan sejak awal mula
hadir di Indonesia. Pendekatan dan cara untuk mema-
hami lembaga agraria adalah metode sejarah kritis dan
konstruktif (Kartodirdjo, 1993) dan pendekatan histori-
cal institution yang dikembangkan oleh Sorensen (2015).
Kebutuhan studi ini adalah merekonstruksi ulang kebe-
radaan lembaga, baik proses maupun eksistensi perjalanan
lembaga agraria. Harapannya, metode historical institu-
tion mampu menghadirkan postur lembaga agraria secara
utuh, karena kerangka yang dibangun melihat lembaga
sebagai sebuah objek yang hidup. Metode ini memung-
kinkan untuk merekonstruksi sejarah secara utuh, na-
mun butuh pendekatan yang solid untuk membaca data
historis dalam konteks dinamika, perubahan, dan
kebijakan (Wasino, Hartatik, 2018). Artinya, cara baca
kritis atas proses dan perjalanan itu dibutuhkan untuk
melihat secara jernih bagaimana lembaga itu hadir dan
dimanfaatkan. Dalam menjelaskan perjalanan sejarah
kelembagaan, kajian ini juga dilengkapi dengan naskah-
naskah sejarah lembaga dan produk hukum yang dikelu-
arkan pada periode kajian.
Studi kelembagaan ini bukan studi kasus dengan
objek yang tunggal melainkan studi sejarah kelembagaan
yang tidak terbatasi oleh ruang. Studi ini menyeluruh
dalam bentuk sejarah kelembagaan nasional. Oleh karena
itu, studi ini dilihat dalam kerangka lebih elitis dan luas,
karena terkait lembaga, kebijakan, dan produk yang diha-
silkan oleh negara. Dengan demikian, studi ini melihat
sejarah lembaga dari perspektif elite dan produk institusi.
21
