Page 52 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 52
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Agraria, Kementerian dalam Negeri yang diterbitkan oleh
Departemen Penerangan pada tahun 1982, Pertanahan
dalam Era Pembangunan Indonesia (Direktorat Publikasi
Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, 1982). Studi ini lebih
menarik karena berisi rekaman perjalanan panjang eksis-
tensi lembaga agraria selama perjalanannya sejak 1970-
1982.
Buku Pertanahan dalam Era Pembangunan Indone-
sia relatif menarik karena lebih komprehensif dalam me-
lihat lembaga dari sudut sejarahnya, tugas pokok kelem-
bagaan, dan kebijakan yang dijalankan Dirjen Agraria.
Sekalipun jika dilihat lebih jauh, ada banyak dokumen
penting yang tidak dihadirkan dalam menulis sejarah
kelembagaannya serta perjalanan kebijakan yang dipe-
rankan. Selain itu, buku ini juga lebih banyak membahas
tata guna tanah, karena memang yang mengeluarkan dari
direktorat tata guna tanah. Di luar dua buku kajian kelem-
bagaan tersebut, ada beberapa kajian terkait tata guna
sumber-sumber alam (tata guna tanah). Tahun 1967,
Direktorat Land Use menyelenggarakan pertemuan besar
yang menghasilkan dokumen tebal yang isinya merancang
land use di Indonesia. Dokumen ini menarik untuk
dijadikan rujukan shahih kebijakan-kebijakan terkait
Penatagunaan Tanah di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Direktorat Publikasi
Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, 1982).
Selain karya itu, muncul juga kajian Ali (2014) yang
mengetengahkan perkembangan secara singkat sejarah
kelembagaan pertanahan. Gambaran Ali belum mampu
16
