Page 51 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 51
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
atau alat legitimasi suatu kebijakan. Studi tersebut lebih
mirip dengan pemenuhan kebutuhan internal lembaga,
bukan untuk melihat secara jernih keberadaan dan eksis-
tensi lembaganya secara lebih luas. Jarang ada peneliti
yang menulis sejarah lembaga agraria dari sudut pandang
akademik-kritis demi membangun pengetahuan kelem-
bagaan sekaligus sebagai otokritik (Cakranegara, 2020;
Hakim, 2018). Merujuk Zed (2018) studi sejarah akan
menghasilkan produk pengetahuan yang memadai jika
dibekali dengan konsep berpikir historis, yakni perubahan,
kausalitas, konteks, kompleksitas, dan kemungkinan.
Logika itu yang digunakan dalam membangun studi ini
untuk melihat perubahan dan kausalitas sejarah kelem-
bagaan agraria.
Penulis mencoba menelusuri beberapa studi terkait
sejarah kelembagaan agraria-pertanahan yang berhasil
penulis temukan, di antaranya kajian kelembagaan dalam
kerangka pemenuhan dan kebutuhan kelembagaan,
misalnya Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna (BPN, 1998).
Kajian ini menghadirkan BPN dan peran kelembagaan
dalam konteks eksistensinya, bukan sebuah kajian untuk
menjelaskan postur lembaga dan peran yang dimainkan
di tengah pembangunan Indonesia dengan pendekatan
kemanfaatannya untuk Indonesia. Artinya karya tersebut
dilihat sebagai sebuah karya yang berisi pemenuhan kebu-
tuhan “seremonial”, karena buku tersebut hadir dengan
semangat untuk menunjukkan keberadaan lembaganya
semata setelah berjalan selama sepuluh tahun. Kajian yang
dianggap lebih serius dilakukan oleh Direktorat Jenderal
15
