Page 50 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 50
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
& Rahmi, 2016). Penulis memiliki keleluasaan untuk
mengakses data secara lebih luas karena kesempatan yang
diberikan oleh lembaga untuk mempelajari dan membaca
secara lebih detail.
C. Historiografi Studi Kelembagaan Agraria
Hipotesis penulis dari berbagai temuan kajian kelem-
bagaan agraria menyatakan, studi kelembagaan agraria
Indonesia tidak menjadi suatu yang menarik bagi para
peneliti, terbukti sejauh ini, hasil penelitian terkait hal
tersebut, khususnya kelembagaan agraria Indonesia
sangat terbatas. Dari berbagai penelusuran, studi yang
paling banyak mendapat perhatian para peneliti adalah
terkait landreform, dari mulai studi yang paling tua
seperti kajian Kroef (1963) dan Utrecht (1969, 1973)
hingga studi landreform yang berkembang saat ini seperti
kajian Andreas (2019), Li (2021), dan Batubara & Rachman
(2022). Sekalipun harus diakui, studi landreform juga
dibawa ke ranah kelembagaan penyelenggara landreform,
yakni Kementerian Agraria, namun tentu saja berbeda
fokus dan goalnya, karena yang dilihat adalah produk
kebijakan dan dinamika praktik landreform. Kajian lain
yang banyak menjadi fokus peneliti adalah terkait hukum
agraria sebagai sebuah produk kebijakan Kementerian
Agraria pasca dicabutnya hukum Barat yang sudah
ratusan tahun berlaku di Indonesia (Gouwgioksiong,
1961).
Beberapa studi membicarakan kelembagaan agraria
namun fokusnya untuk pemenuhan kebutuhan lembaga
14
