Page 45 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 45
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Lombok dll.). Pendaftaran untuk fiskal tidak perlu dila-
kukan secara teliti karena tujuannya hanya agar pajak itu
dibayar dan bisa ditetapkan secara seimbang dan merata.
Tidak jadi soal apakah yang membayar pajak itu pemilik
yang sebenarnya atau bukan, termasuk apakah pembayar
pajak menempati tanahnya atau tidak (Harsono, 1958b).
Kajian berikutnya akan penulis fokuskan pada perio-
de perkembangan jalannya program landreform kemu-
dian dilanjutkan pada isu kelembagaan setelah peristiwa
1965. Perubahan kelembagaan agraria dari Kementerian
Agraria menjadi Dirjen Agraria dan kemudian berubah
lagi menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada
periode ini akan fokus pada perubahan kelembagaan dan
kebijakan yang diproduksi oleh lembaga. Kemudian dalam
kerangka yang sama, studi ini akan mengkaji periode pasca
reformasi, khususnya setelah mengalami perubahan dari
BPN kembali ke Kementerian Agraria. Periode ini ditandai
dengan beberapa perubahan, mulai tahun 2014, secara
kelembagaan mengalami perubahan kemudian produk
kebijakan juga mengalami pergeseran dibanding periode
sebelumnya. Studi ini berusaha menyorot periode terse-
but secara lebih detail, khususnya poin-poin penting seba-
gai penanda lahirnya perubahan kebijakan kelembagaan.
Setidaknya, penulis mencoba melihat dan membanding-
kan fokus kelembagaan agraria di bawah kelembagaan
Dirjen Agraria sejak 1966, kemudian menjadi BPN sejak
1988, dan dengan baju yang mirip dengan nama Kemen-
terian Agraria sejak 2014.
Atas beberapa landasan dan realitas di atas, kajian ini
9
