Page 44 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tingannya hanya untuk penarikan pajak bumi (Harsono,
1958b).
Karena kerumitan dan dibutuhkan keahlian itu pula,
pendaftaran tanah setelah terbit peraturan menteri ten-
tang tata cara pendaftaran tanah pada tahun 1959 belum
bisa dilakukan secara luas, sebab dibutuhkan tenaga yang
memadai untuk mengerjakannya. Hal ini pula yang
mengilhami didirikannya Akademi Agraria pada tahun
1963 (Akademi Agraria Yogyakarta) lewat Surat Keputusan
Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.36/KA/1963 pada
tanggal 24 September 1963 dengan Jurusan Agraria. Men-
teri Pertanian dan Agraria menggandeng Universitas
Gadjah Mada untuk mewujudkan pendidikan tersebut
dengan ditandatangani Piagam Kerja sama pada tanggal
10 Oktober 1963. Kurang dari satu tahun kemudian, 5 Mei

1964 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan
Agraria No. 136 Kamp/1964, didirikan pula Akademi Ag-
raria Semarang dengan Jurusan Pendaftaran Tanah. Lem-
baga akademik tersebut hadir karena persoalan agraria
sangat dibutuhkan dan tenaga ahli di bidang kadaster
sangat terbatas.
Sebelum Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958
TLN No. 1885 keluar, perdebatan tentang pendaftaran
tanah ada pada eigendom kadaster dan fiscal cadaster.
Pendaftaran tanah masih dilihat semata dari tujuannya
untuk menentukan cara dalam melakukannya. Kadaster
fiskal yang sudah dilakukan bertujuan untuk pemungut-
an pajak tanah, dahulu dikenal dengan pajak bumi (land-
rente-Jawa-Madura, kecuali Yogyakarta-Surakarta, Bali,

8