Page 49 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

termasuk keterbatasan-keterbatasan akses data yang pe-
nulis miliki.

B. Otentitas Kajian

Sejauh penelusuran penulis, studi kelembagaan ag-
raria di Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dari
periode ke periode belum penulis temukan, karena bebe-
rapa studi yang dilakukan oleh para penulis atau peneliti
sebelumnya lebih banyak membahas bagian-bagian
tertentu secara parsial. Misalnya Studi yang dilakukan oleh
Direktorat Publikasi Ditjen PPG-Ditjen Agraria 1982 dan
BPN pada tahun 1998. Studi tersebut hadir untuk menun-
jukkan kinerja kelembagaan secara parsial, yang mana
fokus kajian lebih pada dokumentasi kelembagaan, bukan
sebuah studi yang merekonstruksi sejarah kelembagaan
secara kritis dan objektif dalam kerangka bagaimana ke-
lembagaan bekerja dan memainkan perannya. Studi ini
berusaha keluar dari arena dua studi di atas, karena selain
melihat kelembagaan secara utuh, juga pendekatan kritis
dalam kerangka studi sejarah (chronological and pro-
cessual). Salah satu novelty penting studi ini dibandingkan
dengan beberapa studi lainnya adalah pemanfaatan
dokumen sejarah (arsip) yang digunakan untuk melaku-
kan analisis terhadap keberadaan lembaga agraria dan
produk kebijakannya. Memang penggunaan arsip bukan
suatu yang baru, namun pemanfaatan dokumen arsip
dalam kajian ini sangat sentral dan merupakan salah satu
kesempatan untuk menjelaskan sejarah lembaga sekaligus
peran yang dimainkan secara lebih mendetail (Mahmudah

13