Page 77 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

yaitu awal abad 17, periode Hindia Belanda masa VOC.
Pada masa itu juga sudah dilakukan pendaftaran khusus-
nya peralihan hak sejak. Masa ini pendaftaran dan pera-
lihan ini menjadi tugas Dewan Scheepen. Sistem ini jika
ingin mendaftarkan tanah harus ke pengadilan di depan
2 orang Scheepen. Sistem ini berkembang masa awal di
Belanda dan kemudian diterapkan di daerah-daerah yang
diduduki VOC.

 Kadaster Sebelum Ordonansi Balik Nama
(Staatsblad 1824 No. 37)

Dalam catatan sejarah kadaster, peletakan dasar
pertama dari pelaksanaan di Indonesia (Hindia Belanda)
telah terjadi semenjak VOC masuk ke Indonesia. VOC
memerlukan hal tersebut untuk mengatur persoalan-
persoalan yang timbul sehubungan dengan pemberian-
pemberian hak atas tanah oleh VOC kepada orang Belanda.
Tugas ini oleh penguasa diserahkan kepada suatu Dewan
namanya Dewan Heemsraden (pejabat lokal). Tugas
Heemsraden yakni: Mengusahakan tersedianya peta-peta
dari semua peta-peta yang terletak di bawah kekuasaan-
nya; membuat dan memelihara daftar-daftar tanah sesuai
dengan keadaan sebenarnya; pemberian Heemsraden
kennis (ahli) sebagai pemberitahuan kepada Dewan
Scheepen (orang yang dipercaya VOC untuk menjalankan
pemerintahan) tentang adanya peralihan hak atas tanah
(Soedargo, 1970a, 1970b).
Pada peta yang dikeluarkan dicatat luas tanah mau-
pun pemiliknya. Tujuan dari pembuatan peta tersebut

41