Page 75 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

2. Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah masa
Kolonial
Istilah kadaster berasal dari bahasa latin, Capitastrum,
artinya suatu daftar umum yang menguraikan nilai serta
sifat dari benda-benda tersebut. Namun pengertian ini
dianggap tidak sesuai, sehingga beberapa pakar membuat
def inisi sendiri. Kadaster kemudian dimaknai sebagai
“tugas (fungsi) tertentu yang harus diselenggarakan oleh
pemerintah atau badan (organ) pemerintah yang harus
menjalankan tugas tertentu”. Dalam perkembangannya,
definisi kadaster terus mengalami perubahan dan perkem-
bangan, sehingga melihat kadaster berangkat dari unsur
yang harus dipenuhi oleh kadaster itu sendiri. Misalnya
kemudian kadaster dimaknai “pendaftaran atau pembu-
kuan bidang-bidang tanah yang terletak di suatu daerah/
negara di dalam daftar-daftar. Dalam pendefinisian ini,
unsur yang harus ada adalah pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah” (Penyuluh Landreform dan Agraria,
No. 1-2, 1974).
Menurut Boedi Harsono (1958a), sejarah perkem-
bangan kadaster kemudian dikenal dua macam kadaster.
Keduanya harus dilihat dari tujuannya: 1. Belasting kadaster
atau cadaster fiscal (kadaster pajak); 2. Rechts kadaster atau
kadaster hak dikenal juga dengan eigendom kadaster.

Konsep Kadaster Fiscal dibangun untuk keperluan
pemungutan pajak atas tanah agar tercipta adil dan mera-
ta. Konsep ini awalnya dibangun dengan argumen bahwa
untuk memungut pajak atas tanah secara adil dan merata
dari wajib pajak, perlulah diketahui luas tanah yang

39