Page 84 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tanggal yang sama dan kemudian dibahas lalu disahkan
pada tanggal 24 September 1960.
Keberadaan Kementerian Agraria pada tahun 1955
lebih banyak menyelesaikan tupoksi sebagaimana perintah
Keppres No. 55/1955, dengan fokus menyiapkan draft
UUPA lewat Tim Panitia Agraria yang telah dibentuk.
Sementara pekerjaan lain terkait hak-hak atas tanah yang
harus diselesaikan, khususnya sisa-sisa peninggalan
Belanda diurus oleh lembaga lain. Pada periode tersebut,
pemerintah memindahkan sementara pengurusan hak
atas tanah atau Jawatan Pendaftaran Tanah ke Kemente-
rian Kehakiman lewat UU No. 24 Tahun 1954. Pertanya-
annya mengapa bidang pendaftaran tanah atau hak-hak
atas tanah dipindahkan ke Kementerian Kehakiman?
Karena yang diurus adalah persoalan hukum barang dan

hak-hak peninggalan lama, baik milik orang asing atau
milik orang Indonesia asli, sehingga sangat tepat jika
dalam situasi yang serba terbatas sumber daya manusia
(SDM) dan ahli hukum, persoalan tersebut diurus oleh
Kementerian Kehakiman sampai Kementerian Agraria
lebih siap.
Pada periode tersebut, telah banyak terjadi pemin-
dahan barang tetap ke pihak-pihak asing yang seharusnya
diurus oleh negara, sementara Kementerian Agraria tidak
memiliki kesempatan untuk mengurus persoalan tersebut
karena tidak memiliki perangkat kelembagaan sampai
tingkat daerah, sehingga dirasa perlu memindahkan
sementara urusan hak atas tanah kepada kementerian
Kehakiman, agar bisa ditata lebih rapi terkait hak-hak

48