Page 83 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 83
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
menunjukkan pembentukan Kementerian Agraria secara
mandiri dan terpisah dengan Kementerian Dalam Negeri.
Keppres tersebut juga untuk pertama kali menegaskan
tugas Kementerian Agraria, di antaranya: menyiapkan
pembentukan perundangan-undangan agraria sebagai-
mana perintah Pasal 26, 27 ayat 1 dan Pasal 38 UUDS 1950
(UU No. 7 Tahun 1950). Secara substantif, Pasal 26-27
memerintahkan pengaturan hak milik dan pencabutan
hak milik, terutama pencabutan untuk kepentingan
umum, sementara Pasal 38 mengatur tentang kekayaan
bumi Indonesia.
Keberadaan Kementerian Agraria dengan tugasnya
yang jelas itu pula kemudian mampu mengakselerasi
pembentukan Panitia UUPA secara lebih intens dan serius,
karena secara kelembagaan RUUPA mutlak menjadi tang-
gung jawab Kementerian Agraria. Walaupun sebelumnya
sudah terdapat Panitia Agraria Jogja 1948 dan Panitia
Agraria Jakarta 1953. Setelah lahirnya kementerian Agraria
baru, kemudian langsung membentuk kembali Panitia
Suwahjo 1955, Panitia Agraria Soenarjo 1958, dan terakhir
Panitia Agraria Sadjarwo 1960 (Keppres No. 52 Tahun 1953,
Keppres No. 196 Tahun 1953, Keppres No. 4 Tahun 1954,
Keppres No. 1 Tahun 1956). Pada periode Menteri Agraria
Sadjarwo inilah kemudian rancangan draft UUPA
dianggap lengkap dan diajukan secara resmi dalam rapat
kabinet 22 Juli 1960 yang kemudian kembali diajukan
dalam rapat kabinet pleno 1 Agustus 1960. Pasca Rapat
Pleno Kabinet, Sukarno mengajukan secara resmi ke
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada
47
