Page 295 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

turut merancang, melaksanakan, serta menilai program pemba-
ngunan desa, dan yang penting lagi adalah; struktur dan pola per-
dagangan internasional serta investasi asing harus disesuaikan
dengan pelaksanaan strategi pembangunan pedesaan yang bertu-
juan menghilangkan kemiskinan. 95
Sepulang dari Roma, sebagian delegasi dari Indonesia pergi
ke Belanda membahas hasil pertemuan FAO tersebut. Dari perte-
muan di Belanda itu lahir kesepakatan perlunya studi banding
pelaksanaan Reforma Agraria di negara lain. Setiba di Indonesia,
gagasan itu bersambut dengan Survey Agro Ekonomi (SAE).
Segeralah dibuat persiapan untuk mendiskusikan hasil Konferen-
si Roma dan ide tentang studi banding tersebut. Berbagai pakar
dari kampus dan lembaga pemerintah diundang dalam persiapan-
nya.
Demikianlah, Kongres Internasional FAO 1979 merupakan
angin segar bagi mengemukanya wacana Reforma Agraria di
Indonesia. Terlebih delegasi Indonesia yang dipimpin langsung
oleh Menteri Pertanian, Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro,
menegaskan bahwa Indonesia harus meneruskan program Refor-
ma Agraria dan UUPA 1960 yang masih berlaku di Indonesia.
Maka tidak aneh jika jurnal terkemuka Prisma edisi Septem-
ber 1979 mengangkat isu Reforma Agraria di bawah taajuk
“Mencari Hak Rakyat atas Tanah”. Dalam edisi ini, Gunawan
Wiradi bersama Benjamin White menyumbang tulisan berjudul
“Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dahulu dan
Sekarang: Beberapa Catatan Sementara”. Sejak saat itu, wacana
tentang Reforma Agraria semakin menemukan celahnya untuk

95 Piagam Kaum Tani, Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi,
Konferensi Dunia Mengenai Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (Jakarta:
Bina Desa, 1983). Menyimak prinsip-prinsip itu, substansinya telah menyentuh
dimensi yang luas baik dalam perpektif pembangunan pedesaan secara internal
dan bagaimana memberi jaminan baik aset (tanah) maupun aksesnya (pasca
penguasaan tanah) kepada kaum miskin pedesaan, maupun dimensi keluarnya
dengan mengingat bahaya kekuatan neo-liberal/pasar. Suatu prinsip yang masih
dianut oleh gerakan sosial (agraria) saat ini bahkan tidak jauh berbeda dengan
desain Reforma Agraria versi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Program
Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), yang dirumuskan dengan Reforma Agraria
= Land Reform + Access Reform (RA=LR+AR).
242