Page 112 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Prinsip kebijakan pertanahan

1. Kebijaksanaan pertanian yang hanya
berorientasi teknis-administratif tidak akan
dapat memperbaiki nasib petani miskin.
2. Dalam kondisi ketimpangan akses terhadap
tanah & hasil tanah, maka pembangunan
pertanian yang berorientasi pada
produktivitas semata tidak dapat mengurangi
tingkat kemiskinan didalam masyarakat tani.tani.
tingkat kemiskinan didalam masyarakat
3. Tanah tidak dapat diperlakukan sebagai
komoditi semata.

4. Adalah kewajiban negara untuk menjamin
akses masyarakat lokal - khususnya penduduk
miskin – pada tanah dan hasil tanah, serta
sumberdaya alam lokal lainnya. Implikasinya
adalah mengedepankan hak-hak masyarakat
lokal terhadap tanah dan sumberdaya alam
lokal.

5. Kebijakan pertanahan di Indonesia harus
memperhatikan ciri spesifik sistim produksi p p p
dan manajemen SDA lokal.

6. memegang teguh prinsip keberlanjutan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

65