Page 116 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria. Kini,
lima tahun setelah TAP MPR tersebut diterbitkan, apakah
yang terjadi terhadap segala bentuk sistem tenurial lokal?
Apakah ada perubahan yang progresif dalam hal pengakuan
dan perlindungan sistem-sistem tersebut di tengah terus ber-
gantinya kebijakan dan munculnya inisiatif dan program-
program yang dialamatkan pada terlaksananya pembaruan
agraria? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini maka
dalam tulisan ini saya akan menampilkan beberapa pokok
bahasan. Pertama, pembahasan tentang konsep dasar dan
prinsip-prinsip utama dalam sistem tenurial lokal di Indo-
nesia. Setelah itu akan diulas juga beberapa kesalahkaprahan
dalam memahami konsep dan prinsip-prinsip tersebut. Ke-
dua, pembahasan tentang urgensi pengakuan dan per-
lindungan sistem tenurial lokal dalam upaya melaksanakan
pembaruan agraria serta beberapa acuan yang bisa digunakan
dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan
tersebut. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan mena-
warkan sebuap opsi bagi bentuk pengakuan sistem tenurial
lokal yang dapat ditegakkan (enforceable) namun tidak meng-
ingkari prinsip-prinsip dasar dari sistem tersebut.

II. Salah Kaprah terhadap Sistem Tenurial Lokal
Istilah sistem tenurial lokal yang digunakan di sini
mengacu pada konsep tentang seperangkat relasi sosial
dalam sebuah komunitas terkait dengan penguasaan
terhadap tanah dan sumber daya alam. Secara sederhana,
relasi itu terwujud dalam bentuk hak atau hubungan hukum
antar orang/kelompok dengan obyek tanah/sumber daya.
Karenanya dikenali pula dengan konsep ‘a bundle of rights’

69