Page 121 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

alam, serta lembaga yang menjalankan dan mene-
gakkan aturan termasuk menyelesaikan konflik. Ciri
ini meneguhkan premis bahwa sistem tenurial lokal adalah
konfigurasi relasi sosial-politik yang kompleks dalam
sebuah komunitas. Dengan demikian persoalannya bukan
sekedar relasi manusia dengan tanah. Tanah hanyalah
sekedar arena dimana aturan-aturan lokal tumbuh dan
dikembangkan. Pengakuan terhadap sistem tenurial lokal
karenanya tidak bisa dilihat sebagai pemberian hak atas
tanah semata melainkan bagaimana pengakuan itu
sekaligus memberikan ruang bagi tumbuh dan berjalannya
aturan-aturan lokal tersebut.
• Pranata penguasaan tanah dan sumber daya alam
umumnya didasarkan pada nilai-nilai yang diwarisi
dari generasi ke generasi. Karena kondisi ini maka
tidaklah mudah mengubah sistem tenurial lokal tanpa
perubahan pada nilai-nilainya. Introduksi pranata baru
sering tidak mampu membuat perubahan bahkan men-
ciptakan benturan dengan pranata lama karena belum
teringegrasi ke dalam alam pikiran warga komunitas. Pro-
yek-proyek pensertifikatan tanah individual misalnya
merupakan contoh yang sangat jelas menggambarkan
bagaimana pranata baru dalam penguasaan tanah dapat
menimbulkan konflik dalam komunitas lokal.

III. Pembaruan Agraria dan Sistem Tenurial Lokal:
Pengakuan dan Perlindungan seperti apa yang
dibutuhkan?
Penelitian klasik tentang sistem pertanahan di Indone-
sia telah menyimpulkan bahwa penguasaan komunal men-

74