Page 123 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

akui dari sistem tenurial lokal itu.
Pendaftaran tanah-tanah komunal menjadi salah satu
isu yang berkembang dalam perdebatan tentang pengakuan
sistem tenurial lokal. Meskipun demikian, terdapat perbe-
daan pandangan yang tajam mengenai hal ini. Di satu sisi,
ada pihak yang menganggap bahwa pendaftaran tanah bisa
dimungkinkan pada bagian tanah komunal yang dikuasai
secara individual (Soesangobeng, 2004). Bagi pihak lain,
hal ini justru akan membahaykan keutuhan sistem sosial
dari komunitas tersebut. Oleh karena itu, mereka menolak
pemberian sertifikat tanah individual. Terhadap tanah-tanah
komunal itu cukup didaftarkan namun tidak diberikan ser-
tifikat hak atas tanah. Pertanyaannya kemudian adalah sebe-
rapa kuatkah pendaftaran itu bisa melindungi tanah dengan
hak-hak komunal itu. Menempatkan tanah-tanah komunal
dalam buku tanah ataupun peta wilayah kabupaten harus
diakui hanyalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk
mengakui keberadaan tanah-tanah tersebut. Namun, penga-
kuan terhadap keberadaan tanah-tanah komunal itu akan
menjadi lebih bermakna jika ada sistem perlindungan
hukum yang disiapkan pemerintah terhadap tanah dan
pranata sosialnya dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang
kontra produktif dan mengancam keberadaan hak-hak
komunal tersebut.
Perlu disadari bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk
merumuskan opsi yang tepat bagi bentuk hak komunal
tersebut. Meskipun demikian beberapa prinsip seperti yang
disebutkan di bawah ini kiranya layak dijadikan pijakan
bersama dalam diskusi yang lebih konkrit mengenai hal ini.
Prinsip-prinsip yang ditawarkan itu adalah:

76