Page 124 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

o Tanah perlu dipandang sebagai tanah yang dikuasai secara
komunal. Tanah komunal secara sederhana dapat diar-
tikan sebagai teritori dimana tanah dan sumber daya alam
terdapat yang dikuasai oleh sekolompok orang yang
membentuk sebuah unit sosial disebut komunitas.
Komunitas yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang sama terhadap teritori tersebut baik untuk tujuan
ekonomi, sosio-kultural maupun spiritual. Hak-hak yang
muncul dari relasi sosial dalam teritori tersebut menda-
patkan legitimasi dan dilindungi serta ditegakkan oleh
komunitas yang bersangkutan, bukan oleh kekuatan
politik dan ekonomi yang berasal dari luar komunitas,
seperti halnya negara. Dengan hak itulah maka komunitas
yang bersangkutan mengatur, mengalokasikan, meman-
faatkan termasuk dapat mengeluarkan orang lain dari
teritori tersebut.
o Tanah komunal itu membentuk sistem kepemilikan ber-
lapis dimana kepemilikan individual/keluarga/kelompok
kecil dimungkinkan ada di dalamnya.
o Ketika berhadapan dengan pihak ketiga, maka tanah
komunal itu dilihat sebagai kesatuan properti yang utuh
dari anggota komunitas. Namun, properti itu mempunyai
karakter yang khusus yakni sifat tidak bisa dialihkan kepa-
da pihak luar secara permanen. Termasuk dalam hal ini
adalah tidak diperbolehkannya menggunakan tanah
tersebut sebagai agunan dalam akad kredit dengan siapa-
pun yang dapat berisiko beralihnya hak atas tanah kepada
pihak kreditor.
o Sebagai hak properti yang utuh maka tanah-tanah komu-
nal tidak dapat disamakan dengan tanah publik/tanah

77