Page 126 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 126
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
tasnya. Karena itu, hak ini tidak bisa dicabut.
Sebagaimana galibnya pemegang hak pengelolaan
publik, maka pemegang hak pengelolaan komunitas mem-
punyai kewenangan untuk mengaloksikan dan mengatur
peruntukan dan penggunaan tanah dan sumber daya ter-
masuk memberikan hak-hak pemanfaatan tanah kepada
anggota komunitas sesuai dengan pranata lokalnya. Dengan
cara semacam ini maka pengakuan terhadap tanah-tanah
komunal itu di satu sisi tidak akan mengganggu sistem sosial
di dalam komunitas, bahkan bisa memperkuat kapasitas
masyarakat untuk melakukan pengaturan sendiri (self-regu-
lation) terhadap wilayahnya secara bertanggung jawab. Di
sisi yang lain pengakuan model ini juga lebih memberikan
perlindungan hukum dari pada sekedar pencatatan dalam
buku tanah atau peta wilayah.
Dengan kata lain, pengembangan konsep hak pengelo-
laan komunitas juga bisa menjadi titik masuk yang baik
bagi terwujudnya pembaruan agraria yang mampu men-
dorong pembagian kekuasaan yang adil antara negara dan
rakyat serta mendukung penguatan pengaturan lokal dalam
ranah penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Daftar Pustaka
Arsyad, I.B. 2005, ‘Potret Perlawanan Orang Tertindas
(Studi Kasus Perkebunan PT.LOnsum vs Orang
Kajang’. Hal.763-774 dalam Tanah Masih di Langit:
Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan
Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung
Tuntas di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Kemala.
79
