Page 122 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

jadi karakter utama dari sistem tenurial lokal. Menggunakan
nama ‘beschikkingsrecht’ misalnya, seorang ahli hukum
berkebangsaan Belanda Van Vollenhoven menyebutkan bah-
wa bescikkingsrecht itu menunjukkan karakter yang unik dan
sulit dibandingkan dengan jenis-jenis hak yang ada dalam
sistem hukum Barat. Tanah dimana beschikkingsrecht itu
ditemukan disebut sebagai beschkkingskring (Burns, 2004:13-
14, 34-35). Dua istilah ini adalah konsep akademik yang
dibuat oleh para ahli hukum. Bagi komunitas adat sendiri,
hubungannya dengan tanah pada umumnya cukup diwakili
oleh sebuah istilah seperti ulayat di Minangkabau atau
petuanan in Ambon yang menjelaskan baik tentang tanah
maupun hak atas tanah tersebut.
Sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR IX/MPR/
2001, pengakuan, penghormatan dan perlindungan sistem
tenurial lokal adalah prinsip penting dalam pembaruan
agraria nasional. Masalahnya, bagaimana pengakuan dan
perlindungan ini semestinya dijalankan? Tidak banyak
upaya yang telah dilakukan untuk mengelaborasi konsep-
konsep yang operasional bagi upaya menjalankan prinsip
ini. Pengakuan sistem tenurial lokal (khususnya sistem
penguasaan tanah adat) lebih banyak dilakukan melalui
pernyataan-pernyataan normatif sebagaimana tampak
dalam konstitusi dan produk legislasi nasional dan lokal
(lihat misalnya pasal 18B dan 28I UUD 1945, pasal 3 dan
5 UUPA, Perda Kabupaten Lebak No.3/2001; Perda Pro-
vinsi Sumatera Barat No.2/2000; Perda Kabupaten
Lampung Barat No.18/2004; Keputusan Bupati Luwu Utara
No.30/2004). Namun, belum ada penjelasan yang memu-
askan tentang bentuk hak seperti apa yang semestinya di-

75