Page 119 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

jakan dan program pembangunan nasional sering tidak
mampu menangkap esensi ini. Tanah pada komunitas
lokal (terutama masyarakat adat) lebih sering dilihat
dalam dimensi ekonominya semata.
• Penguasaan terhadap tanah dipegang oleh komu-
nitas (communal rights) dengan tetap mengakui ada-
nya penguasaan keluarga dan individual pada
bagian-bagian tertentu. Penjelasan lebih lanjut tentang
sifat penguasaan komunal ini dapat dilihat pada bagian
III dari tulisan ini. Hal yang ingin disampaikan di sini
adalah bahwa banyak kesalahpahaman terhadap karakter
penguasaan ini. Sifat komunal dipahami sebagai pene-
gasian terhadap segala penguasaan individual. Padahal,
dalam praktinya hak-hak individual dan keluarga tetap
diakui. Sistem tenurial lokal membentuk sistem kepe-
milikan berlapis (multi-layered property rights), di mana
kepemilikan lokal berada pada lapis terluar dan umumnya
berfungsi dalam relasi dengan pihak luar. Sementara itu,
di dalamnya terdapat sejumlah kepemilikan individual
dan keluarga yang saling berinteraksi dalam payung
kepemilikan komunal yang ada.
• Batasan antara ranah publik dan privat dalam
sistem kepemilikan tidak setegas pada sistem kepe-
milikan dalam sistem hukum Barat, namun tidak
berarti pula terdapat tumpang tindih antara kepe-
milikan publik dan privat tersebut. Eksklusifitas
merupakan ciri utama dari hak privat dalam sistem hukum
Barat. Pada sistem tenurial lokal hal itu seakan-akan tidak
tampak. Sebuah contoh yang jelas misalnya orang bebas
menggunakan tanah seseorang sebagai jalan tembus

72