Page 114 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 114
MEMPERTANYAKAN POSISI SISTEM
TENURIAL LOKAL DALAM PEMBARUAN
AGRARIA DI INDONESIA
Myrna Safitri*
I. Pendahuluan
Dua belas September 1960, di hadapan Sidang DPR-
GR, Menteri Agraria Indonesia saat itu, Sadjarwo, menyam-
paikan pidato pengantar dalam rangka penyerahan Ran-
cangan Undang-Undang Pokok Agria. Dalam pidato itu,
Sadjarwo menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini
merupakan sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari
sistem hukum agraria lama yang bersifat feudal dan cende-
rung melayani kepentingan pemodal asing. Oleh karena itu,
hukum yang baru ini dengan tegas meneguhkan posisinya
sebagai penentang kapitalisme dalam penguasaan tanah dan
sumber daya alam lainnya. Untuk itu semua maka hukum
adatpun dijadikan dasar utama dalam pembentukan hukum
*) Sekretaris Badan Pengurus HuMa dan Peneliti pada Proyek Indo-
nesian-Netherlands Studies on Decentralization of the Indonesia
‘Rechtstaat’ and its impact on ‘Agraria’ (INDIRA).
67
