Page 115 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

agraria nasional. Pelaksanaan hak-hak adat terhadap tanah
dan sumber daya alam (hak ulayat atau hak-hak yang dise-
but dengan nama lain) diakui, meskipun harus dibatasi
dengan sejumlah persyaratan.
Pada praktiknya kemudian, pengakuan pemerintah
terhadap hak-hak adat itu sangat jarang ditemukan atau
hampir tidak pernah terjadi. Perampasan hak-hak adatlah
yang justru banyak dilakukan dengan dalih untuk melayani
kepentingan pembangunan yang dijalankan oleh kaum
pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Kapitalisasi
tanah dan sumber daya alam –sesuatu yang sejatinya ingin
dihapuskan oleh UUPA- terjadi atas beban rusaknya tatanan
sistem tenurial masyarakat. Penyimpangan tafsir terhadap
UUPA menjadikan pembaruan agraria sebagai sebuah
agenda penting yang ingin dijalankan melalui undang-
undang ini tidak berhasil dilakukan. Inilah yang menjadi
alasan bagi terbitnya Ketetapan MPR tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR
No.IX/MPR/2001). Ketetapan ini adalah landasan bagi
peraturan perundang-undangan tentang pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan mengartikan pembaruan agraria sebagai suatu
proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman-
faatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,
TAP MPR No.IX/MPR/2001 menetapkan salah satu prinsip
dalam pembaruan agraria itu adalah pengakuan, penghor-
matan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan

68